Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menegaskan kesiapannya untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di delapan daerah. PSU di delapan daerah tersebut
Tag: pilkada
Revisi UU Pemda: Peluang Pilkada Bersama Kepala Daerah Tak Dilantik
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang Undang Nomor
Ulasan Keuangan: Strategi Efektif untuk Mengelola Dana
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya memberikan klarifikasi terkait biaya retret kepala daerah yang belum lunas sebesar Rp13 miliar, di mana
Kemendagri Terapkan Pengaturan Anggaran PSU Pilkada 2024
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan anggaran pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah akan diatur dengan sebaik mungkin. Wamendagri Bima Arya menekankan
KPU Tidak Rekrut Ulang Panitia PSU di 24 Daerah: Analisis dan Dampaknya
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan keputusannya untuk tidak melakukan rekrutmen ulang bagi panitia pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di 24
Bakal Coblos Ulang Pilkada 2024: Rekor dalam Sejarah RI
Pemungutan suara ulang (PSU) untuk Pilkada 2024 di 24 daerah merupakan keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah
Mengungkap Potensi Menjadi Menteri Saat Hadiri Apdesi
Pada tanggal 26 Februari 2025, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan bahwa saat menghadiri rapat kerja cabang
Proses Bermasalah Sidang Sengketa Pilkada Serang: Temuan Menjanjikan
Mahkamah Konstitusi (MK) tengah menggelar sidang sengketa Pilkada Kabupaten Serang dalam tahap pembuktian, menandakan bahwa proses tersebut memiliki potensi masalah serius yang
“Mendagri Ungkap Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Pasca Putusan MK”
Pada hari Minggu, 2 Februari 2025, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa kepala daerah terpilih berdasarkan hasil akhir sengketa Pilkada
“Dasco Mundur dari Pelantikan Kepala Daerah 2024: Analisis dan Implikasi”
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mempercepat putusan dismissal suatu perkara pada awal Februari 2025.