Pada Sabtu, 26 Juli 2025, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa usulan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD merupakan sebuah akumulasi dari kegelisahan seluruh elite partai politik. Bahtra menjelaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra sebelumnya sudah mengungkapkan usulan serupa beberapa bulan lalu.
Menurut Bahtra, usulan tersebut berasal dari kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat dan para elit partai politik. Para elit parpol berharap agar pelaksanaan pemilu tidak hanya berkualitas, namun juga efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Bahtra juga menyoroti bahwa biaya pemilihan langsung kepala daerah saat ini dianggap terlalu besar.
Sebelumnya, Cak Imin menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu nasional dan daerah dipisah. Beliau menekankan pentingnya evaluasi total terkait pilkada dan sistem politik nasional. Pada Harlah ke-27 PKB, Cak Imin menyampaikan bahwa ada bupati yang mengeluhkan lambatnya konsolidasi akibat proses politik panjang.
Usulan tersebut, meskipun menimbulkan penolakan, dilakukan untuk mengefektifkan percepatan pembangunan. PKB bertekad untuk mencapai efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa proses demokrasi yang rumit.
