Hasil Pilgub Sumut 2024 Menyatakan Kemenangan Bobby Nasution, MK Menolak Gugatan dari Calon Gubernur Lawan Pada 5 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK)
Tag: mk
Penetapan Bobby Nasution Sebagai Gubernur Sumut: Sorotan Terkini
Pada Selasa, 4 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah menolak gugatan Perselisihan Hasil Pilgub Sumut 2024 dari pasangan calon Gubernur dan
“Pandangan Ahli Hukum pada Sengketa Pilkada Muara Enim”
Pengamat Hukum Tata Negara, Oce Madril, memberikan tanggapannya tentang perkembangan sengketa Pilkada Kabupaten Muara Enim di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Oce, tenggat
Pimpinan DPR Peringatkan Penghapusan Ambang Batas Parlemen
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti usulan penghapusan ambang batas parlemen yang dapat menimbulkan konsekuensi baru. Menurut Cucun, jika ambang
Pemilu: Persyaratan Peserta Diperketat pasca Keputusan MK
Ketua Harian DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Jaya Anan Wijaya, mengomentari penghapusan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa
“Menggali Potret Karier Sandiaga Uno hingga Jenderal: Penemuan Menjanjikan”
Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Serikat
KPU Patuhi Putusan MK Hapus Batas Pencalonan Presiden
KPU Indonesia sepakat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Komisioner KPU, Idham Holik, menyatakan
“Mengatasi Trauma Kalah: Penemuan Penanganan yang Menjanjikan”
Pada Sabtu, 4 Januari 2025, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengungkapkan rasa trauma jika harus bertarung
Sambut Baik Putusan MK: Partai Buruh Usung Capres di Pemilu 2029
Partai Buruh dengan senang hati menerima keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen. Keputusan ini dianggap
“Penghapusan Presiden Threshold: Beban Partai Politik Meningkat”
Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A. Dalimunthe, menilai penghapusan ambang batas pencalonan presiden oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai langkah progresif pada