Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia, Arif Nurul Imam, menilai bahwa Menteri Kebudayaan Fadli Zon mempunyai inisiatif sendiri dalam proyek penulisan sejarah yang berpotensi mengganggu stabilitas politik di Indonesia. Arif mengkritik proyek tersebut karena minimnya keterlibatan pakar dan kurangnya koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Arif, hal ini bisa menimbulkan resistensi publik dan berisiko memicu kontroversi serta ketegangan politik.
Meskipun Presiden Prabowo mungkin telah mendapatkan laporan garis besar, namun isi dari sejarah yang akan ditulis ulang belum tentu dipahami secara menyeluruh. Arif menyatakan bahwa pendekatan seperti ini sangat berisiko dan seharusnya dievaluasi lebih dulu sebelum dilaksanakan. Ia juga menyoroti kurangnya transparansi proyek ini ke publik dan parlemen, termasuk fakta bahwa anggota Komisi X DPR RI tidak mengetahui adanya proyek tersebut sebelumnya.
Arif menekankan bahwa penulisan ulang sejarah perlu dilakukan secara komprehensif dan bebas dari bias politik. Menurutnya, proyek ini harus melibatkan akademisi, sejarawan, dan masyarakat sipil melalui diskusi publik terbuka. Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh harus dilakukan sebelum proyek diluncurkan agar sejarah tidak disalahgunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Dengan demikian, Arif menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga dan transparansi dalam proyek penulisan sejarah untuk menghindari potensi gangguan terhadap stabilitas politik serta memastikan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman dan damai.
