Pada hari Selasa, 11 Maret 2025, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, menyatakan bahwa pergantian posisi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai. Puan menjelaskan bahwa pergantian di struktur DPP partai merupakan hal yang sah, karena keputusan itu merupakan hak prerogatif dari ketua umum partai. Meskipun terdapat kasus suap yang dilakukan oleh Hasto Kristiyanto dan ditahan KPK pada bulan Februari, Megawati belum menetapkan penggantinya karena memiliki pertimbangan tertentu.
Puan menyatakan bahwa keputusan tersebut dipertimbangkan berdasarkan faktor internal dan pertimbangan lainnya sebelum menentukan apakah perlu ada penggantian atau tidak. Mengenai rencana Kongres PDIP, Puan menyebut bahwa hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan kongres tersebut dan belum ada pembahasan yang dilakukan oleh partai terkait rencana kongres.
Selain itu, Puan juga merespons pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang meminta prajurit aktif untuk mundur jika menduduki jabatan di kementerian. Namun, Puan tidak memberikan komentar lebih lanjut terkait hal ini. Hingga saat ini, partai belum mengambil keputusan mengenai kongres PDIP dan megawati belum menentukan pengganti Hasto Kristiyanto.
