Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melakukan kerja sama yang intensif dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menemukan solusi dalam pembiayaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam PSU adalah masalah anggaran. KPU hanya sebagai penerima anggaran dan tidak memiliki kewenangan dalam pengalokasian dana. Afifuddin juga mengungkapkan bahwa keterbatasan dana di beberapa daerah, terutama yang melibatkan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di kabupaten atau provinsi, menjadi masalah dalam pelaksanaan PSU. Jika pemerintah daerah mengalami keterbatasan anggaran, KPU akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mencari solusi alternatif, seperti menggunakan anggaran dari APBD atau bahkan APBN. Proses koordinasi dengan berbagai pihak terkait masih terus dilakukan untuk memastikan setiap daerah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan PSU. Meskipun begitu, tetap diperlukan kajian lebih lanjut dan koordinasi yang baik untuk memastikan pendanaan berjalan lancar.
KPU Kolaborasi dengan Kemendagri Cari Solusi Pembiayaan PSU di 24 Daerah
