Senin, 4 Desember 2023 – 19:22 WIB
Palu – Calon Presiden (capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, optimis pemerataan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Tengah dapat terwujud melalui hilirisasi industri nikel. Hilirisasi ini juga sudah menjadi program pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini.
Hilirisasi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pelibatan pemerintah, dan masyarakat dalam industri nikel di Sulawesi Tengah. Ganjar menyebut, wilayah Sulawesi Tengah kaya akan cadangan nikel. Selain itu, kata dia, untuk meningkatkan nilai ekspor dan devisa negara, masyarakat dapat memanfaatkan komoditas tambang strategis. Kemudian, nikel juga dapat mendorong pengembangan industri hilirisasi pengolahan bijih nikel menjadi produk bernilai tambah, seperti feronikel, stainless steel, dan baterai.
“Ada dua hal strategis yang harus diterapkan di industri tambang nikel yang ada di Sulawesi Tengah. Pertama, menciptakan SDM berdaya saing global, dan kedua adalah melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat dalam kepemilikan saham,” kata Ganjar Pranowo di Palu, Sulawesi Tengah, Senin, 4 Desember 2023.
Ganjar menyebutkan, di Kabupaten Morowali saja terdapat areal seluas 3.037 km2 yang memiliki kandungan nikel. Daerah ini, lanjutnya, merupakan deretan daftar penghasil nikel terbesar di Indonesia. Disebutkan, tambang nikel di daerah ini terdapat di Bahadopi, Bungku Timur, Bungku Pesisir, dan Petasia Timur.
“Kita harus mempersiapkan sejak dini SDM berdaya saing tinggi melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan potensi lokal. Dan, jangan lupa, masyarakat setempat harus diberikan porsi berupa keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan industri nikel,” jelas mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode tersebut.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah wajib terlibat aktif dalam penerapan kebijakan yang dapat menumbuh kembangkan industri pertambangan yang ada di Sulawesi Tengah. Maka menurutnya, pemda tidak boleh hanya diam dengan industri di daerahnya tersebut.
“Pemerintah dan masyarakat harus proaktif. Sebab, dengan cara ini, keuntungan ekonomi dari eksploitasi nikel akan lebih merata hingga ke seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah wajib dilakukan melalui penerapan regulasi yang memastikan bahwa sebagian hasil ekonomi dari industri nikel dapat dikelola dan dimiliki masyarakat setempat.
“Maka dengan cara itu, nantinya akan menumbuhkan ekonomi dan masyarakat mendapatkan manfaatnya,” tuturnya.
