Realitas kehidupan desa di Indonesia akhir-akhir ini menjadi perhatian utama sejumlah lembaga negara. Ketika laporan Podes 2025 dari BPS menyoroti peningkatan infrastruktur dan kapasitas administratif desa, Kementerian Desa melalui KepMendes PDTT justru menampilkan kenaikan signifikan desa yang masuk kategori maju dan mandiri. Sepintas, kedua temuan tersebut seperti menunjukkan dualitas, namun analisis lebih dalam memperlihatkan bahwa kemajuan administratif dan status desa belum sepenuhnya beriringan dengan perbaikan struktur ekonomi kawasan perdesaan.
Jika menelusuri data, lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa tersebar di Indonesia, mayoritas berstatus desa. Dari jumlah tersebut, lebih dari 20 ribu desa sudah dikategorikan mandiri dan sekitar 23 ribu masuk kategori maju. Sementara itu, puluhan ribu desa masih harus berjuang di kategori berkembang, tertinggal, atau bahkan sangat tertinggal. Berbagai program pembangunan infrastruktur dan bantuan dana desa memang berhasil mendorong banyak desa keluar dari kondisi dasar, tetapi tantangan ekonomi di desa-desa masih sangat besar.
Sebagian besar desa mengandalkan sektor pertanian yang bersifat tradisional sebagai sandaran utama ekonomi. Lebih dari 67 ribu desa hidup dari pertanian, namun kebanyakan masih bergantung pada produksi komoditas mentah yang nilai tambahnya terbatas. Walaupun sebagian desa telah memiliki produk unggulan lokal, akses pasar yang lebih luas dan berkelanjutan masih menjadi hambatan. Akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat memang makin meluas—lebih dari 63 ribu desa telah memanfaatkannya—dan jaringan telekomunikasi mulai menjangkau lebih banyak tempat. Akan tetapi, akses ini belum merata, dan desa-desa terpencil masih menghadapi keterbatasan mendasar.
Diskrepansi antara kota dan desa semakin jelas, dengan tingkat kemiskinan di desa hampir dua kali lipat dari kota, dan kedalaman kemiskinan yang lebih parah di desa. Sementara kota mulai membangun ekonomi berbasis industri dan jasa, desa masih bertumpu pada produktivitas rendah dan koneksi pasar yang lemah. Tantangan utama yang kini dihadapi ialah bagaimana mendorong akselerasi ekonomi desa agar setara dengan kemajuan administratif yang telah dicapai.
Di sinilah koperasi mendapat peran sentral. Model kelembagaan koperasi berbasis gotong royong terbukti efektif untuk ekonomi komunitas, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah seperti masyarakat desa. Laporan World Bank dan sejumlah studi lokal menunjukkan bahwa koperasi meningkatkan posisi tawar petani dan pelaku usaha kecil, memperluas akses pasar, serta mempermudah akses permodalan dan teknologi. Mekanisme kolektif dalam koperasi juga memperkuat solidaritas sosial ekonomi, hal yang sangat relevan di lingkungan pedesaan.
Melalui program nasional seperti Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah menargetkan penguatan konsolidasi ekonomi di tingkat desa. Koperasi digadang sebagai jembatan untuk menghubungkan pelaku usaha mikro dengan pasar yang lebih luas, serta memecah fragmentasi produksi yang menghambat pertumbuhan. Namun, sejumlah catatan penting muncul: pelaksanaan koperasi desa butuh desain kebijakan berbasis partisipasi dan kebutuhan riil masyarakat, bukan model top-down. Penelitian CELIOS menunjukkan bahwa program semacam itu riskan jika tidak mengakomodasi karakter lokal dan kapasitas pelaku usaha yang masih rendah di desa.
Pemerintah, lewat instruksi Presiden, mendorong percepatan implementasi koperasi sebagai instrumen perekat ekonomi desa. Wakil Menteri Pertahanan menegaskan bahwa pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih segera mulai beroperasi pada Agustus 2026, sehingga dibutuhkan percepatan rekrutmen, pelatihan, dan penguatan sumber daya manusia pengelola koperasi. Percepatan menjadi penentu keberhasilan bridging antara kemajuan administratif dan ekonomi riil desa.
Peran TNI pun dianggap strategis dalam mewujudkan percepatan tersebut. Dengan struktur organisasi hingga wilayah perdesaan dan pengalaman mendampingi pembangunan, TNI dipercaya mampu menyambungkan kebijakan pusat dengan realitas desa, serta mendukung penguatan kapasitas manusia, distribusi, dan pendampingan koperasi. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut keterlibatan TNI dapat mempercepat proses serta mengefisiensi biaya pembangunan koperasi desa.
Namun, semua upaya itu tetap harus dilakukan dalam kerangka koordinasi lintas sektor. Instruksi Presiden tentang pengembangan koperasi menjadi pegangan komando agar tidak terjadi fragmentasi kebijakan. Tanpa koordinasi dan desain yang tepat, percepatan justru bisa memperbesar ketimpangan. Sebaliknya, jika koperasi dikembangkan dengan landasan kebutuhan lokal, partisipasi efektif, dan integrasi dalam ekosistem ekonomi desa, maka koperasi akan menjadi motor penggerak yang mampu mengatasi disparitas struktural antara desa dan kota, serta memperkuat ketahanan ekonomi perdesaan ke depan.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
