Menurut survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap penanganan kasus korupsi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 73,6 persen. Survei tersebut dilakukan dalam rentang waktu 7–13 April 2025 terhadap 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 63,7 persen menyatakan puas, dan 9,9 persen sangat puas terhadap upaya pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Mayoritas responden juga menyatakan keyakinan bahwa pemerintah mampu menuntaskan sejumlah kasus besar seperti BBM oplosan, minyak goreng, logam mulia, dan bank daerah.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis (TPS), Agung Baskoro, menilai tingginya angka kepuasan menunjukkan arah pemberantasan korupsi di era Prabowo berada di jalur yang tepat. Menurutnya, komitmen pemerintah terbukti serius membenahi sistem penegakan hukum, yang tercermin dari pengungkapan kasus megakorupsi oleh aparat hukum. Agung juga menambahkan bahwa keyakinan publik dalam penuntasan kasus strategis menunjukkan konsistensi arah kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi dari hulu ke hilir. Selain itu, pemerintah Prabowo-Gibran berhasil membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum.
Survei Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin of error ±2,83 persen. Menjaga momentum dan memastikan tidak ada kompromi terhadap pelaku korupsi merupakan tugas ke depan yang harus diemban.ika.
