Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan QRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang diterapkan oleh Indonesia. Hal ini mendapat tanggapan positif dari elite politik Indonesia yang memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (BI) dalam upaya memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional. Menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB M. Hanif Dhakiri, QRIS dan GPN merupakan langkah penting dalam membangun sistem pembayaran nasional yang inklusif, efisien, dan berbasis kepentingan rakyat.
Hanif menekankan pentingnya sistem pembayaran sebagai infrastruktur vital dalam ekonomi digital yang tidak boleh dikuasai oleh pihak asing. Ia juga menegaskan bahwa kritik dari luar negeri, termasuk AS, harus direspons secara diplomatik namun tegas. Meskipun mengharapkan jalur negosiasi tetap terbuka, kedaulatan digital dianggap sebagai bagian dari kedaulatan nasional yang tidak dapat dikompromikan.
Lebih lanjut, Hanif menyatakan bahwa keberhasilan QRIS sebagai alat pembayaran yang telah digunakan oleh lebih dari 55 juta pengguna di Indonesia merupakan bukti keberhasilan dalam membangun solusi yang kompetitif secara global. Ia menegaskan bahwa QRIS bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai simbol kemandirian digital Indonesia di tengah kompleksitas ketegangan geopolitik global.
