Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah politik yang siap dan berpikir jauh ke depan terkait manuver perang dagang yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Dalam menghadapi perang dagang yang merupakan medan ‘pertempuran baru’ geopolitik internasional, Indonesia perlu menyiapkan strategi pertahanan nasional dengan adanya pemberlakuan tarif dagang baru. Medan perang baru di dunia saat ini tidak hanya melibatkan persoalan pembangunan atau pertumbuhan, tapi juga geopolitik yang semakin ‘brutal’ dan tanpa ampun.
Pengamat pertahanan Khairul Fahmi menyatakan bahwa ekonomi telah menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional dalam lanskap geopolitik yang tengah berkembang. Presiden Prabowo menjadikan ekonomi sebagai fondasi pertahanan nirmiliter yang bersatu dengan sistem keamanan nasional. Langkah lain yang diambil oleh Prabowo seperti hilirisasi industri strategis, pembangunan lumbung pangan, dan insentif industri nasional, tidak boleh dianggap sebagai proyek sektoral semata.
Fahmi menekankan bahwa kekuatan ekonomi merupakan cermin dari kekuatan negara dalam kompetisi global. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Indonesia ke depan perlu didesain sebagai strategi geopolitik untuk bertahan dan memimpin. Diperlukan sinergi antara kementerian pertahanan, luar negeri, dan sektor ekonomi agar kebijakan tidak berjalan dalam silo dan fragmentasi. Visi Prabowo untuk menjadikan Indonesia berdaulat secara strategis memerlukan konsistensi, ketegasan birokrasi, dan dukungan kolektif dari seluruh elemen bangsa.
