Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, memberikan tanggapan terhadap video pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebutkan bahwa Jokowi bertanggung jawab atas revisi Undang-Undang (UU) KPK. Jokowi menjelaskan bahwa inisiatif revisi UU KPK pertama kali berasal dari DPR, bukan dari dirinya. Ia meminta untuk melihat kronologi revisi UU KPK sejak tahun 2015 untuk memahami prosesnya dengan baik.
Selanjutnya, Jokowi mengungkapkan bahwa setelah beberapa percobaan revisi sebelumnya yang gagal, revisi tersebut akhirnya disetujui oleh semua fraksi di DPR pada tahun 2019. Ketika ditanyai tentang surat presiden yang dikeluarkannya terkait revisi UU KPK, Jokowi menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah semua fraksi di DPR menyetujuinya.
Jokowi juga menyanggah tudingan bahwa revisi UU KPK dilakukan untuk mendukung pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution, sebagai calon Wali Kota. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut hanyalah karangan cerita dari Sekjen PDIP dan tidak memiliki dasar yang kuat. Jokowi menekankan pentingnya menggunakan logika dalam menilai suatu peristiwa dan menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk memuluskan jalannya pencalonan dalam pemilihan kepala daerah.
