Kamis, 19 September 2024 – 00:04 WIB
Bogor, VIVA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan keputusan pihaknya untuk berada di dalam atau luar pemerintahan Prabowo Subianto ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Terkait keputusan strategis tentang posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan ke depan. Kemudian setelah berikan mandat kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri, dan kongres akan dilaksanakan tahun 2025,” kata Hasto di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat pada Rabu, 18 September 2024.
Hasto menambahkan para petinggi PDIP akan mendengarkan seluruh masukan dari akar rumput terkait gabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo. Namun, ia menegaskan PDIP tetap konsisten dengan sikap ideologisnya dalam membentuk pemerintahan yang baik.
Dia bilang dalam proses itu, partai juga akan mendengarkan seluruh kehendak dari akar rumput PDIP.
“Sikap-sikap PDI Perjuangan mengacu pada sikap ideologis, upaya untuk membentuk tata pemerintahan yang baik, yang diisi oleh kabinet profesional. Itulah yang diharapkan PDI Perjuangan,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan pihaknya bakal dengan sendirinya mendukung Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto, jika nanti memiliki visi yang sama tentang bangsa.
Menurut dia, dukungan itu bisa terjadi meskipun PDIP tak masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Dia mengatakan PDIP akan menentukan sendiri posisinya dalam lima tahun ke depan.
“Intinya, pokoknya, bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati,” kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 13 September 2024.
Adapun Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menilai komunikasi pihaknya dengan PDIP, berjalan lancar. Meski belum menegaskan dukung pemerintahan baru Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, tapi kedua partai kerap kali bersama-sama satu tujuan saat sudah berjalan.
“Komunikasi kami dengan PDIP kan bagus, baik lancar. Ada pendekatan dan cara yang mungkin berbeda, tetapi sering kali tujuan kita sama,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 17 September 2024.
