DPR Menganggap Rekrutmen Dokter sebagai Prioritas Selain Menurunkan Harga Alat Kesehatan dan Obat-obatan

by -400 Views

Selasa, 2 Juli 2024 – 17:34 WIB

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar menilai optimalisasi rekrutmen dokter seharusnya menjadi prioritas pemerintah saat ini, selain menekan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan.

“Dokter di negeri kita ini masih kurang banyak. Saya kira kalau alat kesehatan dan obat-obatan ada tetapi dokternya sedikit, tetap susah juga kita. Mereka yang tahu dosis tepat di bidang kesehatan,” kata Muhaimin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 2 Juli 2024.

Hal itu disampaikannya merespons permintaan Presiden RI Joko Widodo agar harga alat kesehatan dan obat-obatan di tanah air dapat diturunkan agar setara dengan negara lain.

Dia mengaku tidak mempersoalkan jika pemerintah berupaya menyetarakan harga alat kesehatan, namun untuk obat-obatan seharusnya setiap warga negara Indonesia dapat memperolehnya secara gratis.

“Oh, ya, bagus (penyetaraan harga alat kesehatan dan obat-obatan), tapi obat-obatan seharusnya gratis. Itu kewajiban negara menjamin kesehatan warganya, lho,” ucap dia.

Presiden Jokowi menggelar rapat internal dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Presiden, Jakarta. Budi mengatakan Presiden Jokowi meminta jajaran anggota kabinet memastikan harga alat kesehatan dan obat-obatan di tanah air dapat diturunkan agar setara dengan negara tetangga.

“Beliau minta harga alat kesehatan dan obat itu sama dengan negara tetangga. Kita memiliki harga alat kesehatan dan obat yang mahal,” kata Menkes Budi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Budi menyampaikan Presiden juga berpesan agar industri alat kesehatan dan obat-obatan dalam negeri dapat dibangun agar lebih tangguh, terutama jika terjadi pandemi lagi di masa mendatang.

Dalam rapat tersebut, kata Budi, turut dibahas mengenai pajak industri kesehatan. Menurut Budi, pemerintah tengah berupaya agar pajak industri kesehatan dapat lebih efisien dan sederhana tanpa mengganggu pendapatan pemerintah.

Rapat juga membahas koordinasi antara kementerian teknis dalam mendesain ekosistem jika ada industri yang didorong. (ant)