Senin, 17 Juni 2024 – 20:04 WIB
Jakarta – Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono diminta fokus memimpin partai jelang perhelatan Pilkada 2024. Mardiono diharapkan tak terpengaruh dengan manuver segelintir kader yang tak bisa dipertanggungjawabkan.
Demikian disampaikan Ketua DPW PPP Nusa Tenggara Timur (NTT) Djainudin Lonek. Menurut dia, saat ini mulai hadir pihak yang tak bertanggung jawab dan memanfaatkan situasi jelang Pilkada.
Lonek bilang oknum kader yang bermanuver tak memiliki hak suara. Kata dia, seluruh DPW PPP se-Indonesia solid di bawah Mardiono.
“Pak Ketum tidak perlu terpengaruh dengan ujaran mereka yang secara konstitusi tidak dapat dipertanggung jawabkan. Karena mereka tidak memiliki hak suara dan kami seluruh DPW PPP se-Indonesia sangat solid di bawah kepemimpinannya,” kata Lonek, Minggu, 16 Juni 2024.
Lonek menuturkan, sebelumnya seluruh DPW PPP se-Indonesia sudah berkumpul dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Dia menyebut ajang rapimnas itu jadi ajang untuk membangkitkan semangat persatuan di internal partai berlambang Kabah itu dalam menghadapi agenda politik ke depan. Dia pun menyampaikan pesan Mardiono saat rapimnas terhadap kader PPP. “Kalau mengikuti Rapimnas dari awal hingga akhir, pasti paham motivasi yang diberikan oleh Pak Ketum,” ujarnya.
“Beliau menyampaikan, walaupun tidak ikut bertarung di kontestasi Pileg namun kegagalan adalah miliki bersama dan kemenangan juga milik bersama,” lanjut Lonek. Lebih lanjut, dia menambahkan, seluruh DPW PPP se-Indonesia sudah sepakat untuk gelar Muktamar sesuai jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART partai.
“Di Rapimnas sendiri kami tidak mengubah jadwal untuk Muktamar. Namun, karena terdapat berbagai isu maka kami menegaskan kembali bahwa Muktamar akan dilaksanakan sesuai dengan AD/ART yaitu 2025,” tuturnya. Dalam dinamikanya di internal PPP, ada oknum kader yang bermanuver memecah belah internal partai jelang Pilkada 2024. Oknum kader itu menyuarakan kegagalan PPP di bawah Mardiono yang tak bisa menembus parlemen DPR.
