Minggu, 31 Maret 2024 – 08:36 WIB
Jakarta – Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis yakin bahwa majelis Mahkamah Konstitusi (MK) mengetahui adanya intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024. Namun, Todung ragu apakah para “penjaga konstitusi” tersebut berani untuk mengungkapkannya.
“Saya kira hakim-hakim MK itu tahu. Cuma apakah mereka berani untuk bicara kebenaran?” kata Todung dalam diskusi yang diselenggarakan secara daring, Sabtu, 30 Maret 2024.
Todung menegaskan bahwa pihaknya memiliki banyak bukti mengenai intervensi kekuasaan dalam Pilpres 2024.
“Karena kalau kita melihat bukti, buktinya ada di mana-mana. Dan apakah misalnya intervensi kekuasaan itu terjadi atau tidak, sulit membantah bahwa itu tidak ada,” kata Todung.
Todung juga menjelaskan bahwa semua orang mengetahui adanya politisasi bantuan sosial (bansos) untuk memenangkan pasangan tertentu dalam Pilpres 2024. Selain itu, menurut Todung, ada pengerahan kepala desa yang dilakukan untuk tujuan yang sama.
“Apakah politisasi bansos itu dilakukan? Semua orang tahu itu dilakukan. Apakah kriminalisasi terhadap kepala desa itu dilakukan? Kita memiliki banyak bukti, kepala desa yang tidak mendukung dipanggil oleh polisi,” kata Todung.
Todung menegaskan bahwa semua dugaan tersebut harus dipertimbangkan secara serius oleh hakim MK dalam mengambil keputusan. Dia berharap MK masih memiliki keberanian untuk memutuskan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berkaitan dengan Pilpres 2024.
“Semua itu serius dan saya kira itu semua sangat serius. Jika saya katakan itu adalah serious crime, ya itu salah satu kejahatan paling serius dalam sejarah kita. Kita tidak bisa menutup mata terhadap semua ini,” kata Todung.
“Kita lihat saja, saya masih menyimpan optimisme untuk itu. Dan apakah optimisme ini akan terwujud, ini akan terlihat,” tambahnya.
