Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menolak permohonan uji materi yang menginginkan agar syarat calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), calon anggota legislatif
Tag: mahkamah konstitusi
Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan: Respon Istana
Pemerintah mempelajari putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, termasuk komisaris BUMN. Keputusan ini
Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun untuk Patuhi Larangan Wamen
Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan pemerintah waktu dua tahun untuk menindaklanjuti Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang wakil menteri (wamen) melakukan rangkap jabatan. Keputusan
MK Tolak Gugatan Larangan Wamen Rangkap Jabatan karena Pemohon Meninggal
Mahkamah Konstitusi Indonesia menolak permohonan uji materi yang diajukan terkait larangan wakil menteri (wamen) merangkap jabatan. Hal ini disebabkan pemohon, Direktur Eksekutif
Dampak Putusan MK Pemilu Terhadap Kemajuan Bangsa
Pada hari Kamis, 17 Juli 2025, politikus PDIP, Aria Bima, memberikan peringatan tentang dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional
Pemisahan Pemilu: DPR Bahas Putusan MK dengan Transparan
Pada hari Selasa, 15 Juli 2025, pukul 02:40 WIB, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa komisinya telah mengusulkan
Analisis Putusan MK Pemisahan Pemilu: Pembangkangan Konstitusi
Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Prof. Abdul Chair Ramadhan, mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan
DPR Tidak Perlu Revisi UU MK Pasca Putusan Pemilu
Pada hari Selasa, 8 Juli 2025, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan bahwa tidak ada rencana untuk merevisi Undang-undang (UU) Mahkamah
Dampak Putusan MK Pemisahan Pilkada: Kualitas Demokrasi Diperdebatkan
Pemisahan antara pemilu nasional dan daerah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah menimbulkan reaksi dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace
Perlu Ditentukan Masa Jabatan DPRD & Kepala Daerah Pasca Putusan MK
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (Pemilu) Nasional dan Pemilu Daerah/Lokal akan dilakukan secara terpisah. Pemilu Nasional