Minggu, 24 Maret 2024 – 09:47 WIB
Bogor – Jagat maya sempat dihebohkan dengan publikasi masif di sejumlah media tentang rencana pencalonan Sendi Fardiyansyah dalam Pilkada Kota Bogor 2024. Sendi diketahui merupakan Aparat Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan mendampingi Iriana, istri Presiden Joko Widodo.
Menurut pengamat politik dan kebijakan publik Yusfitriyadi, munculnya nama Sendi dalam dialektika menjelang Pilkada di Kota Bogor tidak lebih dari memanfaatkan dinamika politik di tingkat nasional.
“Jokowi disebut-sebut sebagai king maker dalam pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden, sampai Prabowo-Gibran menang pertarungan. Posisi Sendi merupakan sekretaris Ibu Iriana yang merupakan istri Jokowi,” ujar Yusfitriyadi kepada awak media, Sabtu, 23 Maret 2024.
Namun, kata Yusfitriyadi, Sendi butuh rekomendasi partai untuk dapat ikut kontestasi politik, salah satunya Partai Gerindra, yang dikategorikan berasal dari kekuatan nasional. Sementara Partai Gerindra Kota Bogor, dalam plenonya, sudah terlebih dahulu mengusung Jenal Mutaqin yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Bogor.
Menurut Yusfitriyadi, siapapun tidak akan berpengaruh dalam konteks administratif untuk kepentingan pilkada, termasuk rekomendasi Presiden.
“Kecuali presiden bisa memastikan partai koalisi yang memenangkan Prabowo-Gibran akan mengeluarkan rekomendasi untuk Sendi, karena Sendi tidak mempunyai rekam jejak berproses di politik, baik lokal maupun nasional di partai manapun,” ujarnya.
Dengan kata lain, katanya, Sendi akan mendapat rekomendasi dari partai politik tergantung perkembangan dan dinamika politik di tingak nasional. “Besar kemungkinan Sendi dan Jenal Mutaqin akan memperebutkan rekomendasi dari partai yang sama, yaitu Gerindra,” katanya.
Menurutnya, Jenal Mutaqin lebih berpeluang diusung, karena sudah jelas kader partai Gerindra, yang secara politik meniti karier dan berdialektika politik di Gerindra.
“Sangat wajar ketika pleno DPC Gerindra Kota Bogor hanya merekomendasikan satu nama untuk menjadi kandidat calon wali kota dari Partai Gerindra. Sebagai konsekwensi logis dari salah satu fungsi dan peran partai politik adalah perkaderan politik,” ujarnya.
Sehingga konsekuensi logis itulah yang harus menjadi prinsip semua partai politik ketika keberlangsungan partai politik akan jalan dan menjadi kuat.
“Justru akan ambigu ketika pada momentum elektoral termasuk pilkada partai politik mengusung nonkader politik, itu sama saja menegasikan peran partai politik sendiri hanya untuk meraih kekuasaan,” katanya.
Yusfitriyadi mengaku sepakat Gerindra mengusulkan kadernya siapapun yang disepakati oleh Gerindra Kota Bogor untuk diusulkan mendapat rekomendasi dari pimpinan pusat Partai Gerinda untuk menjadi calon wali kota Bogor.
“Namun bagaimanapun kuatnya aspirasi struktur partai di tingkat lokal, dalam konteks partai Gerindra pada akhirnya DPP Partai Gerindra akan merekomendasikan siapa yang dikehendaki oleh Prabowo,” katanya.
