Pemerintah Istana Angkat Suara Atas Curahan Hasto yang Mengklaim Jokowi Meninggalkan PDIP

by -119 Views

Jakarta – Ali Mochtar Ngabalin, Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP), menilai pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak etis.

Sebelumnya, Hasto mengatakan bahwa partainya merasa terluka dan sedih karena Presiden Jokowi dan keluarganya meninggalkan mereka, padahal PDIP telah banyak membantu Jokowi dan keluarganya dalam dunia politik nasional.

Ali Ngabalin menegaskan bahwa dalam pemerintahan periode kedua, Jokowi telah membangun rekonsiliasi dengan melibatkan hampir semua partai politik, termasuk Partai Gerindra dan Prabowo Subianto yang menjadi rival Jokowi dalam dua kali pemilihan presiden.

“Jangan marah-marah, jangan sinis, jangan menggunakan kata-kata yang tidak lazim keluar. Kita harus melihat dalam dunia politik, sebagai orang yang beradab, memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bersikap. Jika Hasto menganggap bahwa Jokowi telah meninggalkan mereka, itu tidak etis dan tidak lazim memberikan penilaian vulgar seperti itu,” kata Ali Ngabalin pada Senin, 30 Oktober 2023.

Menurut Ngabalin, Presiden Jokowi sering menyatakan bahwa urusan pencapresan adalah urusan partai politik. Ngabalin yakin bahwa Hasto juga mengetahui pernyataan Jokowi tersebut.

“Hasto tahu bahwa calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, ada masalah apa yang membuat Hasto memberikan penilaian seperti itu terhadap Jokowi,” kata Ali Ngabalin.

Ngabalin juga menjelaskan bahwa mengenai putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, yang menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto, Jokowi telah menjelaskannya kepada publik. Jokowi menyatakan bahwa Gibran sudah dewasa dan berhak menentukan jalannya dalam politik.

“Apakah karena Gibran adalah anak Jokowi? Presiden sudah menjelaskan berulang kali. Dia sudah dewasa, dia sudah mampu membuat keputusan sendiri. Jika koalisi Gerindra dan Golkar memilih Gibran karena dia anak presiden, apa yang salah? Mengapa pernyataan Hasto harus muncul? Mengapa Jokowi harus menjadi tolok ukur?” kata Ngabalin.