Rabu, 5 Juni 2024 – 15:28 WIB
Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi mengatakan pihaknya bersama KPU RI segera membahas putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai perubahan syarat batas usia cagub-cawagub. Putusan MA tersebut, dia menegaskan, bersifat final dan mengikat.
“Putusan MA kan bersifat final dan mengikat, untuk itu perlu diadopsi dan dimasukkan dalam peraturan KPU (PKPU) mengenai pencalonan kepala daerah sebelum diterapkan,” kata Guspardi dalam keterangannya, Rabu, 5 Juni 2024.
Guspardi melanjutkan, kewenangan MA dalam melakukan pengujian terhadap Peraturan KPU sesuai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dia menyebut secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.
“Sehingga, putusan MA tersebut wajib dimasukkan dalam norma persyaratan umur bagi calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024, baik perseorangan maupun dari gabungan Partai Politik,” ungkap politikus PAN itu.
Guspardi menjelaskan KPU harus menindaklanjutinya dengan melakukan evaluasi dan revisi terlebih dahulu sebelum di rumuskan ke dalam PKPU.
“Jadi, KPU tinggal menjalankan mekanisme yang ada, yakni berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum direvisi terhadap PKPU Nomor 9/2020 yang nantinya akan digunakan sebagai aturan dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” ujarnya.
Mahkamah Agung mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Garuda, soal syarat batas usia dalam pencalonan kepala daerah. Gugatan tersebut diajukan langsung oleh Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha.
Dalam gugatan tersebut, Ahmad Ridha meminta untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Gugatan tersebut tercatat dengan Nomor 23 P/HUM/2024. Adapun statusnya saat ini perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis.
“Kabul permohonan HUM,” bunyi amar putusan dikutip dari laman MA, Kamis 30 Mei 2024. Pihak yang merespon dalam gugatan yang diajukan Ahmad Ridha, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
