Progresivitas Perpajakan: Antara Insentif dan Realitas Sosial-Ekonomi
Progresivitas politik perpajakan seharusnya mencerminkan kejujuran pada realitas sosial-ekonomi masyarakat. Hal ini menjadi penting agar kebijakan perpajakan tidak menjadi kontraproduktif, terutama di tengah kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan insentif kepada UMKM, petani, dan nelayan sebagai langkah awal pemerintahannya.
Insentif Pemutihan Utang Untuk UMKM
Penerbitan Peraturan Pemerintah No.47/2024 yang menghapus utang macet bagi UMKM, petani, dan nelayan merupakan langkah yang diambil Presiden. Insentif ini berpotensi membantu satu juta debitur dengan total utang mencapai Rp 14 triliun. Di tengah gelombang kebangkrutan UMKM, langkah ini diharapkan dapat memberi nafas baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Data Kemenkop dan UKM mencatat bahwa ada sekitar 64,2 juta unit UMKM di Indonesia dengan kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, kondisi UMKM belakangan ini menyedihkan dengan sekitar 30 juta unit usaha UMKM yang telah bangkrut. Pertumbuhan kredit UMKM pun menunjukkan penurunan, menggambarkan ketidakmampuan pengusaha kecil dan menengah untuk bangkit kembali karena kondisi pasar yang lesu.
Pembebanan Pajak dan Kontroversi
Belakangan, publik dihebohkan dengan kontroversi terkait pembebanan pajak terhadap pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Pencairan JHT kini dikenai tarif PPh pasal 21, memicu keberatan dari berbagai kalangan termasuk komunitas pekerja dan pensiunan swasta. Selain itu, kebijakan pembebanan pajak usaha warung ditentang karena dianggap tidak realistis oleh pelaku UMKM.
Upaya pemerintah memperluas objek pajak dalam beberapa tahun terakhir dinilai sangat progresif, namun juga menimbulkan kekhawatiran. Meskipun perluasan objek pajak seringkali merupakan respons terhadap perubahan bisnis dan perdagangan, hal ini perlu diimbangi dengan pemahaman yang jujur terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat ini.
Ekses Perluasan Objek Pajak
Meskipun perluasan objek pajak dianggap penting, namun jika tidak dipahami dan diterapkan secara bijaksana dapat berdampak negatif. Perluasan objek pajak seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Masyarakat membutuhkan insentif dan dukungan untuk bangkit, bukan pembebanan pajak yang berpotensi meningkatkan jumlah warga miskin.
Pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan dengan cermat dampak dari perluasan objek pajak terhadap berbagai lapisan masyarakat, termasuk pensiunan, pelaku UMKM, dan masyarakat umum. Kebijakan perpajakan yang progresif seharusnya tidak melupakan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial dalam penerapannya.
