Polemik seputar dugaan pelanggaran operasional dan transparansi anggaran terkait dapur SPPG Hajarun Alam Berkah di Desa Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi menjadi sorotan publik belakangan ini. Dapur ini dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) namun minimnya keterbukaan informasi serta dugaan ketidaksesuaian perizinan telah memunculkan kekhawatiran. Informasi terbaru menunjukkan bahwa dapur tersebut menggunakan sebagian bangunan Gedung Sekolah Insan Kamil, memunculkan pertanyaan terkait legalitas dan perizinan yang diperlukan. Konfirmasi kepada pemilik dan pengelola dapur, Hj. Tri, tidak menghasilkan klarifikasi yang memadai, memunculkan kecurigaan akan adanya informasi yang disembunyikan.
Selain itu, beredar spekulasi tentang dukungan yang kuat kepada pengelola dapur ini, membuatnya terlihat tidak rentan terhadap pengawasan dan kritik. Hal ini mengundang keprihatinan karena program berbasis anggaran negara seharusnya mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Dugaan benturan kepentingan pun mulai mencuat, mempertanyakan kepatuhan pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin publik untuk mengetahui alur penggunaan anggaran dan standar operasional program ini.
Reaksi dari pemerhati publik, Lambang Indra Setiawan, S.H., menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keberlangsungan dapur ini. Ia menekankan bahwa pembiaran terhadap dugaan pelanggaran dapat merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah. Harapan publik pun tertuju pada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk melakukan investigasi mendalam terkait dugaan pelanggaran ini, dan memastikan bahwa dana negara digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menunggu langkah konkrit mereka, masyarakat menaruh harapan pada upaya penegakan hukum yang adil dan tegas untuk menjaga integritas program pemerintah.
