Upaya pengamanan aset nasional kini menjadi prioritas pemerintah, dibuktikan dengan pengerahan 68 ribu prajurit TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara dalam Latihan Terintegrasi TNI 2025 di Kepulauan Bangka Belitung, Rabu 19 November 2025. Latihan di lokasi serupa juga berlangsung di Morowali, menandakan keseriusan negara menanggapi maraknya penambangan ilegal khususnya timah. Instruksi langsung dari Presiden Prabowo menekankan pentingnya perlindungan aset strategis serta kebutuhan segera menertibkan aktivitas tambang ilegal yang merugikan negara hingga puluhan triliun rupiah.
Dalam pernyataan sebelumnya, Presiden Prabowo membongkar adanya sekitar seribu titik penambangan timah yang beroperasi tanpa izin di Bangka Belitung. Aktivitas ilegal ini diklaim telah mengurangi produksi timah nasional hingga delapan puluh persen dan memperparah kerusakan lingkungan daerah. Kerugian yang timbul tak hanya dari sisi ekonomi, namun juga berdampak ekologis dan merusak kehidupan masyarakat setempat.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa pelaksanaan latihan militer kali ini membawa pesan penting soal kedaulatan dan kewenangan negara. Menurutnya, pengamanan sumber daya alam merupakan bentuk nyata penegakan aturan serta penertiban yang wajib dilakukan tiap elemen negara demi kemaslahatan bersama. Dalam kunjungannya ke Desa Mabat, Menhan sekaligus memastikan kesiapan personel dan peralatan tempur TNI dalam mendukung kebijakan nasional bidang pertahanan sumber daya alam.
Aspek pengujian doktrin operasi militer, terutama dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP), menjadi fokus lain dalam latihan besar ini. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, yang hadir bersama Menhan, Menteri ESDM, Jaksa Agung, dan Kepala BPKP menyebut bahwa latihan gabungan ini bukan hanya untuk meningkatkan kemampuan tempur, tetapi juga mengasah koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi kejahatan lintas sektor seperti pertambangan liar. Pandangan Panglima TNI menegaskan bahwa perlindungan sumber daya alam telah setara urgen dengan pertahanan wilayah perbatasan.
Perintah Presiden bahkan semakin tegas, TNI kini diminta memblokir setiap jalur distribusi hasil tambang ilegal di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Negara wajib mengetahui pergerakan barang masuk dan keluar agar tak ada lagi celah kebocoran aset nasional. Penutupan semua akses logistik ilegal ini menjadi langkah sentral membasmi jaringan tambang tak berizin di kawasan kaya komoditas tersebut.
Demonstrasi Serangan Udara Langsung (SUL) menggunakan F-16 oleh TNI AU serta penerjunan ratusan pasukan Batalyon Kostrad menjadi salah satu puncak latihan. TNI AL turut menampilkan simulasi penangkapan ponton ilegal dan aksi perebutan sasaran pasir oleh pasukan khusus, memperlihatkan kesiapsiagaan dan kemampuan taktis dalam skenario nyata di lapangan. Pemeriksaan hasil tangkapan serta kunjungan ke lokasi penambangan liar semakin memperlihatkan komitmen pemerintah menindak tegas segala pelanggaran.
Penggunaan kekuatan besar ini hendak menegaskan bahwa proteksi sumber daya alam bukan hanya tugas instansi tertentu, tetapi merupakan amanah konstitusi yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Pelibatan matra laut, darat, dan udara menunjukkan sinergi penuh dalam rangka menjaga kedaulatan negara dari ancaman non-militer.
Pemilihan Bangka Belitung sebagai lokasi utama latihan mempertimbangkan posisi strategis dan nilai ekonomi tinggi yang melekat pada kekayaan alamnya. Tindakan preventif dan represif yang dilakukan di wilayah rawan tambang ilegal ini membuktikan keseriusan negara mempertahankan aset yang menjadi penyangga ekonomi nasional.
Kehadiran penuh TNI diharapkan memberi efek jera bagi pelaku tambang ilegal serta menjadi dukungan vital bagi kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan menyelamatkan kekayaan nasional dari tangan-tangan tak bertanggung jawab.
Sumber: TNI Siap Perang Lawan Mafia Tambang: Latihan Gabungan Besar Di Bangka Belitung Uji Doktrin OMSP
Sumber: TNI Gelar Latihan Gabungan, Kirim Sinyal Perang Ke Mafia Tambang Ilegal
