Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana, memaparkan sejumlah tantangan utama dalam ketenagakerjaan domestik. Tantangan tersebut antara lain terkait pengangguran, mismatch pendidikan-industri, dominasi sektor informal, lemahnya jaminan sosial, dan belum disahkannya RUU Pekerja Rumah Tangga. Eva juga menyoroti dampak otomasi dan digitalisasi dunia kerja yang berpengaruh pada kebutuhan tenaga kerja yang berkurang.
Dalam workshop Kajian Kritis yang digelar DPP PDIP, Eva Trisiana mengungkapkan bahwa layanan publik ketenagakerjaan dan mekanisme pengaduan masih belum optimal, serta sistem layanan yang belum terintegrasi untuk sektor informal. Dia juga membahas arah transformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional, seperti reformasi regulasi dan perlindungan pekerja domestik, perluasan jaminan sosial, dan layanan publik ketenagakerjaan.
Eva menekankan pentingnya peningkatan kualitas, keterampilan, dan martabat pekerja domestik sebagai langkah menuju keadilan sosial. Dia juga menyoroti strategi dan kolaborasi yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kondisi pekerja domestik. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat, menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh pekerjaan yang menghormati hak fundamental dan martabat sebagai manusia, serta memastikan keamanan, kesehatan fisik dan mental, dan keselamatan.
Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends, juga memberikan rekomendasi terkait perlindungan Pekerja Indonesia baik domestik maupun migran. Dia menekankan perlunya PDIP untuk menegaskan posisi ideologisnya sebagai partai pro-pekerja dan menyiapkan Sistem Manajemen Kasus Tenaga Kerja dan Perlindungan Migran Indonesia (TKP2MI) terpadu berbasis struktur partai dengan membentuk sayap partai.
