Pemerintah terus menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam setiap lini pemerintahan sebagai langkah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya menjadi tuntutan fiskal, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk memastikan setiap rupiah uang negara memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, menekankan bahwa efisiensi anggaran harus tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik tanpa melakukan pemangkasan besar-besaran. Efisiensi harus disertai dengan akuntabilitas, transparansi, dan inovasi dalam pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah juga diminta untuk tidak hanya bergantung pada dana pusat, namun juga menguatkan pendapatan asli daerah dan menciptakan iklim investasi yang sehat.
Langkah efisiensi anggaran ini juga merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas belanja. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya pengelolaan APBN 2026 dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, dan keberpihakan pada rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil melakukan efisiensi belanja birokrasi dan mengalihkannya ke sektor produktif. Contohnya adalah kabupaten yang berhasil menghemat anggaran dan memanfaatkannya untuk pembangunan infrastruktur yang dirasakan manfaatnya langsung oleh para petani. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), menginginkan dana TKD digunakan untuk program-program langsung yang mendukung kepentingan masyarakat secara nyata.
