Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkap alasan di balik kebijakan penghapusan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kerugian serta pengurangan jumlah komisaris BUMN. Prabowo menyoroti fakta-fakta yang dianggapnya tidak masuk akal terkait tantiem atau bonus pembagian keuntungan bagi direksi atau komisaris BUMN. Dalam penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Prabowo menegaskan bahwa dia tidak mengakui makna dari tantiem yang dianggapnya sebagai akal-akalan. Ia mencontohkan kasus komisaris BUMN yang bisa menerima tantiem hingga Rp 40 miliar meskipun hanya menghadiri rapat sekali sebulan. Prabowo memerintahkan agar direksi tidak perlu menerima tantiem jika BUMN mengalami kerugian. Selain itu, ia juga mencatat adanya BUMN dengan jumlah komisaris yang terlalu banyak meskipun sedang mengalami kerugian, sehingga ia memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membereskan struktur organisasi BUMN tersebut. Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan uang negara yang berkualitas dan efisien, serta bahwa setiap pengeluaran harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Prabowo juga menegaskan bahwa belanja negara harus mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Prabowo Bongkar Alasan Hapus Tantiem BUMN: Akal-Akalan!
