Pada Jumat, 25 Juli 2025, analis komunikasi politik Hendri Satrio memberikan pandangannya terkait usulan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengenai pemilihan kepala daerah yang diusulkan untuk ditunjuk oleh pusat atau dipilih oleh DPRD provinsi. Menurut Hensa, pernyataan Cak Imin sebenarnya adalah strategi komunikasi politik untuk mendukung Presiden RI Prabowo Subianto, yang sebelumnya telah mengemukakan ide serupa.
Hensa menegaskan bahwa ucapan Cak Imin seharusnya tidak diinterpretasikan secara harfiah, melainkan sebagai upaya untuk menyenangkan Prabowo dan menjaga hubungan baik. Dia menyoroti bahwa Cak Imin sebenarnya memahami ketergantungan Prabowo pada dukungan rakyat, sehingga usulannya lebih merupakan sinyal politik daripada keinginan untuk merombak sistem pemilihan kepala daerah.
Menurut Hensa, Cak Imin berusaha menunjukkan keselarasan dengan Prabowo tanpa mengesampingkan preferensi publik yang cenderung menginginkan pemilihan kepala daerah secara langsung. Usulan tersebut dipandang sebagai langkah untuk memperkuat hubungan politik dengan Prabowo sambil tetap memperhatikan aspirasi rakyat. Sebelumnya, Cak Imin telah mengusulkan evaluasi total terhadap pemilihan kepala daerah dalam peringatan Harlah ke-27 PKB di Jakarta. Usulannya termasuk pemilihan kepala daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat atau setidaknya oleh DPRD setempat, yang menimbulkan beragam tanggapan.
