Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran sedang memperhatikan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024. Kabupaten Pangandaran kembali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK untuk laporan keuangan tersebut, yang menarik perhatian serius. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menerima 12 rekomendasi terkait dengan opini WDP ini. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai aspek penting untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Beberapa poin utama dalam rekomendasi tersebut mencakup rasionalisasi anggaran dan deteksi risiko fiskal. Pemerintah Kabupaten Pangandaran diminta untuk merasionalisasi anggaran pada tahun 2025 dan membangun sistem early warning untuk mengidentifikasi risiko fiskal. Selain itu, penyusunan roadmap terkait penyehatan fiskal daerah juga menjadi perhatian utama. Semua langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan keuangan, sehingga opini BPK dapat ditingkatkan di masa yang akan datang. DPRD berkomitmen untuk mendukung upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
