Komisi X DPR RI berencana memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan kontroversialnya tentang pemerkosaan massal yang terjadi selama kerusuhan Mei 1998. Pernyataan Fadli yang menyebutnya sebagai rumor telah menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menegaskan bahwa pandangan Fadli Zon yang bersifat subyektif tidak dapat mengubah fakta bahwa insiden tragis dalam peristiwa Mei 1998 benar-benar terjadi. Menyoroti Fadli Zon sebagai Menteri Kebudayaan yang mencanangkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, Bonnie menegaskan bahwa budaya penyangkalan terhadap tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa, harus dihentikan. Menurutnya, penyangkalan terhadap peristiwa bersejarah hanya akan menambah beban trauma pada korban dan keluarganya, serta melukai perasaan masyarakat yang terlibat dalam tragedi tersebut. Bonnie juga menyampaikan desakan agar Kementerian Kebudayaan menghentikan proyek penulisan sejarah jika hanya bertujuan politis dan berdasarkan pertimbangan selektif. Komisi X DPR juga menyoroti bahwa dalam draf konsep Penulisan ‘Sejarah Indonesia’ beberapa pelanggaran HAM berat tidak dimasukkan, termasuk pemerkosaan perempuan Tionghoa dalam peristiwa Mei 1998. Menyikapi pernyataan Fadli Zon, Bonnie mengingatkan bahwa laporan TGPF Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 menemukan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan tersebut, termasuk pemerkosaan massal terhadap korban perempuan. Sudah saatnya untuk memberikan penghormatan kepada para korban dan mengakui kebenaran dari peristiwa tragis tersebut, tanpa ada penyangkalan yang dapat membahayakan proses penyembuhan korban dan keluarganya.
Kenapa Penulisan Sejarah yang Selektif dan Parsial Harus Dihentikan?
