KH Zarkasih Nur, Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), meminta agar pelaksanaan Muktamar X PPP yang akan digelar pada bulan September mendatang berlangsung tanpa perpecahan. Dalam sambutannya di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, KH Zarkasih menekankan pentingnya pelaksanaan Muktamar dengan gembira, optimis, dan penuh kekeluargaan demi menghindari konflik internal. Ia juga menegaskan bahwa keputusan di Muktamar akan didasarkan pada hak kedaulatan DPW dan DPC, sehingga pencalonan ketua umum tidak perlu menjadi sumber pertikaian yang dapat memecah belah partai.
Menyadari pengalaman dari Muktamar sebelumnya, KH Zarkasih yakin bahwa DPW dan DPC PPP sudah memiliki konsep yang matang dalam membangun partai. Ia mempersilakan DPW dan DPC untuk memilih ketua umum yang dianggap memiliki semangat kepartaian dan khittah yang baik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan partai serta untuk mencegah potensi konflik dan perpecahan menjelang Muktamar X PPP. Dalam Muktamar mendatang, suara pemilihan ketua umum akan diberikan kepada Ketua dan Sekretaris DPW, Ketua dan Sekretaris DPC, Fraksi di DPW dan DPC, Badan Otonom atau Sayap Partai, serta DPP.
Sementara itu, PPP Bombana menegaskan bahwa mereka tak ingin dikaitkan dengan aksi proyek di Jakarta yang mendesak untuk mendukung Rommy, salah satu kader PPP. Di samping itu, Sahroni menyarankan agar Presiden Jokowi menyerahkan urusan politik kepada anaknya seperti yang dilakukan oleh SBY. Selain itu, dilemparkan opini bahwa pemilihan ketua umum perlu dilakukan oleh mereka yang memiliki hak suara yang sah, tanpa adanya campur tangan dari pihak eksternal yang dapat mempengaruhi hasil Muktamar.
