Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) secara penuh mendukung kebijakan hilirisasi yang dicanangkan oleh Pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Ketua Umum PP AMPG, Said Aldi Al-Idrus, menyatakan bahwa kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta generasi muda untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, hilirisasi merupakan langkah untuk mencapai keadilan ekonomi, bukan hanya terkait dengan tambang tetapi juga dengan peluang ekonomi yang lebih luas. Industri tambang selama ini didominasi oleh perusahaan besar dan asing, sehingga hilirisasi membuka peluang agar hasil tambang diolah di dalam negeri dan memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja lokal.
PP AMPG siap mendukung dan mengawal implementasi kebijakan hilirisasi guna mendorong pemerataan ekonomi nasional. Said Aldi mengajak generasi muda untuk aktif terlibat dalam proses transformasi ekonomi yang sedang berlangsung, dengan harapan bahwa kebijakan tersebut akan memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak. Dalam konteks ini, Menteri Bahlil juga diapresiasi atas upayanya dalam mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mangkrak dan mendistribusikannya kepada pelaku usaha kecil dan lokal. Namun, Said menyoroti bahwa kebijakan pro-rakyat seperti ini kemungkinan akan menimbulkan perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari sistem lama. Namun, PP AMPG bersikap tegas bahwa kebijakan yang berpihak kepada rakyat harus didukung, meskipun tentu saja akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak yang terganggu.
