Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya menjadikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai kekuatan ekonomi baru di daerah, bukan sebagai tempat bagi-bagi jabatan para tim sukses. Rifqi khawatir jika BUMD digunakan untuk kepentingan tim sukses, hal ini dapat menghambat perkembangan BUMD. Oleh karena itu, Rifqi mendorong adanya pengawasan dan pembinaan BUMD oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, Rifqinizamy juga meminta Kemendagri untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh BUMD di Indonesia. Dalam hal ini, Dirjen Pengawasan dan Pembinaan BUMD diharapkan dapat menyehatkan BUMD yang belum sehat. Jika diperlukan, BUMD yang tidak mampu lagi dapat dibubarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Wamendagri Ribka Haluk juga menegaskan bahwa proses pengisian keanggotaan DPRP periode 2024-2029 dilakukan melalui mekanisme pengangkatan yang transparan dan adil. Semua langkah yang diambil bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan kesehatan BUMD di seluruh Indonesia.
