Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa isu ‘matahari kembar’ yang mengaitkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tidak berdasar. Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, menjelaskan bahwa Jokowi bukanlah oposisi dari Prabowo dan selama ini mendukung penuh pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo. Andy menekankan pentingnya kerja sama daripada politik pecah belah di negara ini.
Menurut Andy, kunjungan sejumlah menteri Prabowo ke kediaman Jokowi saat momen Lebaran 2025 adalah bentuk penghormatan semata. Dia menegaskan bahwa silaturahmi tersebut bukanlah pertanda adanya ‘matahari kembar’ di pemerintahan Prabowo. Andy menjelaskan bahwa tradisi demokrasi menghormati mantan presiden adalah bagian dari budaya politik yang sehat.
Dia juga mengungkit pernyataan Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, yang menegaskan pentingnya tidak ada ‘matahari kembar’ dalam pemerintahan karena dapat menimbulkan kebingungan di kalangan penyelenggara negara. Andy menilai bahwa kunjungan menteri ke Solo untuk bertemu dengan Jokowi dilakukan secara informal, bukan sebagai pejabat negara. Menurutnya, tidak ada pelanggaran hukum, protokol, atau etika dalam konteks pertemuan tersebut.
Andy meminta agar politik pecah belah dihindari, dan mengajak untuk lebih mementingkan persatuan dan nasionalisme secara nyata dan konsisten. Dengan demikian, hubungan antar pemimpin negara dapat tetap kondusif dan menjaga stabilitas politik serta kedamaian di Tanah Air.
