Presiden Indonesia Joko Widodo angkat bicara mengenai instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat Akmil Magelang. Instruksi tersebut dikeluarkan setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK terkait kasus korupsi dan perintangan penyidikan. Jokowi menegaskan bahwa para kepala daerah yang dipilih oleh rakyat seharusnya menghadiri undangan yang penting untuk kepemerintahan. Ia menyayangkan instruksi tersebut karena kepala daerah dipilih oleh rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kelompok atau golongan tertentu.
Megawati mengeluarkan instruksi tersebut sebagai respons atas penangkapan Hasto Kristiyanto oleh KPK. Surat instruksi yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP meminta para kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam retreat yang diadakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran di Akmil Magelang. Gubernur Bali Wayan Koster, yang tiba di Bandara Yogyakarta pada Jumat, 21 Februari 2025, memilih untuk bungkam ketika diminta tanggapannya mengenai instruksi dari Megawati. Situasi ini menunjukkan ketegangan dan kompleksitas dalam hubungan antara PDIP dan pemerintah Prabowo-Gibran, serta dampaknya terhadap partisipasi para kepala daerah dalam acara-acara penting pemerintahan.
