Isu efisiensi anggaran era pemerintahan Prabowo Subianto tengah menjadi sorotan. Beragam pandangan pro dan kontra muncul dalam menanggapi kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Prabowo. Trubus Rahardiansyah, seorang pengamat kebijakan publik, menyatakan bahwa isu efisiensi APBN menjadi topik hangat karena adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara. Menurutnya, kebocoran anggaran kerap terjadi karena perilaku pemborosan ASN yang menggunakan uang negara untuk kepentingan yang tidak penting.
Trubus juga menilai bahwa Prabowo sebagai kepala negara telah tepat menyampaikan kritiknya kepada ASN dan pejabat negara yang kerap menyalahgunakan APBN. Kritik tersebut terutama ditujukan kepada mereka yang terlibat dalam tindak korupsi. Langkah efisiensi yang diterapkan oleh Prabowo berfokus pada penghentian penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dianggap tidak penting, seperti perjalanan dinas atau studi banding yang tidak bermanfaat. Trubus meyakini bahwa kebijakan tersebut tidak akan berdampak negatif pada pelayanan publik, karena seharusnya pelayanan publik sudah mengadopsi sistem berbasis elektronik.
Trubus juga menambahkan bahwa yang menentang kebijakan efisiensi Prabowo tidak memahami manajemen keuangan dan pemerintahan dengan baik. Hal ini karena bagi mereka yang terlibat dalam korupsi, kebijakan efisiensi anggaran akan mengganggu kepentingan mereka. Dengan demikian, upaya Prabowo untuk mendorong efisiensi anggaran diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam tata kelola keuangan negara.
