Kamis, 27 Juni 2024 – 08:41 WIB
Jakarta – Pakar hukum tata negara Mahfud MD menganggap bahwa kunci untuk memperbaiki kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terletak pada kepemimpinan nasional. Masa depan KPK berada di tangan pimpinan nasional yang baru.
“Ya, kita tidak perlu terlalu pesimis, karena, sebenarnya, seperti yang saya katakan berkali-kali, ini tergantung kepada pimpinan, ini kan ada momentum terjadi pergantian kepemimpinan nasional, pemerintahan, kuncinya di situ,” kata Mahfud dikutip dalam podcast Terus Terang di YouTube Mahfud MD Official, Kamis, 27 Juni 2024.
Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan periode 2019-2024 itu menyarankan presiden untuk tidak terlalu sering memanggil dan membiarkan KPK bekerja. KPK sudah cukup memberikan laporan tembusan mengenai peristiwa apa yang terjadi dan tindakan apa yang dilakukan.
Mahfud juga mengingatkan Prabowo Subianto untuk memiliki komitmen dalam memperbaiki kinerja KPK. “Komitmen saja, komitmen Pak Prabowo, saya akan memperbaiki penegakan hukum ini dan KPK sekarang harus lebih independen. Kalau bisa, kembalikan minimal satu pasal yang dulu dicabut: komisioner itu mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan,” ujarnya.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2008-2013 itu menjelaskan bahwa ada dua cara untuk mengembalikan kewenangan KPK, yaitu melalui usulan kepada DPR atau membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) jika dirasa mendesak. Dengan mengembalikan satu pasal tersebut, KPK dapat kembali kuat dan diberi kebebasan untuk bekerja. Mahfud menilai bahwa jika KPK semakin kuat, maka presiden akan menerima dampak positif dari hal tersebut.
“Sebenarnya, presiden itu enak loh kalau KPK-nya galak. Menurut saya, presiden bebannya ringan, pemerintah itu bebannya ringan kalau KPK, biar saja itu tangkap penegak, dulu kan KPK itu untuk penegak hukum, untuk pengadilan buat penegak hukum, itu biar penegak hukumnya takut, menurut saya pemerintah akan terbantu kalau KPK kuat,” katanya.
