Kamis, 2 November 2023 – 08:00 WIB
Bali – Pj Gubernur Bali, SM. Mahendra Jaya membantah tuduhan bahwa pencopotan baliho capres-cawapres menjelang kunjungan Presiden Jokowi ke Bali memiliki muatan politis. Menurut Mahendra Jaya, tindakan tersebut semata-mata mengacu pada protokol kunjungan kenegaraan, baik dari Presiden maupun Wakil Presiden.
“Agar masyarakat tidak menganggap hal itu sebagai tindakan yang memihak kepada partai atau kelompok tertentu, itu tidak memiliki muatan politis sama sekali,” jelas Mahendra Jaya kepada awak media pada Kamis, 2 November 2023.
Mahendra Jaya merasa perlu mengklarifikasi berita dan video terkait pencopotan alat sosialisasi selama kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan dan Balai Desa Batubulan, Kabupaten Gianyar.
“Saya jelaskan bahwa pencopotan alat sosialisasi di lokasi acara adalah keputusan rapat koordinasi wilayah dalam rangka persiapan kunjungan Presiden ke Bali yang dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi,” jelasnya.
Rapat koordinasi wilayah tersebut berlangsung di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali pada Minggu, 29 Oktober 2023. Koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemkab Badung dan Gianyar serta tim advance.
Salah satu hasil rapat koordinasi adalah kesepakatan untuk membersihkan dan merapikan jalur, terutama terkait dengan keberadaan alat sosialisasi yang tidak berkaitan dengan substansi kunjungan Presiden RI.
“Peserta rapat koordinasi wilayah sepakat untuk merapikan dan membersihkan jalur kunjungan dalam radius 20 meter. Termasuk baliho, spanduk, dan alat sosialisasi yang tidak ada hubungannya dengan substansi kunjungan presiden,” jelasnya.
Perwakilan dari Pemkab Gianyar diminta untuk berkoordinasi dengan pemilik alat sosialisasi yang dipasang di sekitar lokasi kunjungan presiden, baik itu milik partai politik, calon legislatif, maupun tim sukses.
Namun sayangnya, hingga satu jam sebelum acara, alat sosialisasi masih terpasang. Oleh karena itu, Pemprov Bali menurunkan Satpol PP untuk merapikannya.
Jika saja Pemkab Gianyar telah melakukan koordinasi dengan pemilik alat peraga, maka tidak perlu melibatkan Satpol PP Bali untuk melakukan penertiban secara langsung. Mahendra Jaya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh jajaran Satpol PP Bali hanyalah merapikan.
“Sesuai dengan hasil rapat koordinasi wilayah, petugas kita hanya merapikan alat sosialisasi yang miring dan hampir jatuh serta yang dipaku di pohon,” kata Mahendra Jaya.
Alat sosialisasi tersebut sama sekali tidak dihilangkan, hanya dipindahkan ke tempat yang semestinya. “Yang kita rapikan bukan hanya alat sosialisasi yang berkaitan dengan Capres dan Cawapres tertentu, tapi juga yang lain seperti milik calon legislatif dan partai politik,” jelasnya.
Setelah kunjungan Presiden selesai, Mahendra Jaya mengatakan bahwa alat sosialisasi akan dikembalikan seperti semula. “Kami di Pemprov Bali berkomitmen untuk selalu menjaga netralitas ASN,” ujarnya.
