Minggu, 25 Agustus 2024 – 03:22 WIB
Bali, VIVA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku telah menyampaikan pesan kepada Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto terkait kelanjutan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 mengenai penetapan standar harga satuan regional. Ia meminta agar masalah dalam kebijakan tersebut segera diselesaikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Cak Imin dalam pidato pembukaan Muktamar PKB ke-VI di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Sabtu, 24 Agustus 2024.
“Sudah saya titipkan kepada Pak Prabowo. DPRD ini makhluk paling kasihan sedunia. Insya Allah revisi Perpres 33 dituntaskan,” kata Cak Imin.
Di sisi lain, Cak Imin tidak menjelaskan secara rinci pembicaraan dengan Prabowo. Namun, ia menyebut penggadaian surat keputusan (SK) yang dilakukan banyak pihak karena aturan tersebut tak kunjung selesai di depan kader PKB.
“Saya tahu banyak yang meninggalkan utang di sana-sini. Saya tahu ada yang sudah menggadaikan SK lima tahun yang lalu, sampai hari ini belum lunas juga, saya tahu,” ucapnya.
Diketahui, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar di Nusa Dua, Bali pada 24-25 Agustus 2024. Ada sejumlah agenda strategis yang dirumuskan dalam forum tertinggi partai tersebut.
Wasekjen DPP PKB Syaiful Huda mengatakan Muktamar ini akan memutuskan secara kelembagaan posisi PKB terhadap Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Walaupun secara informal dalam berbagai forum, Ketua Umum Gus Muhaimin sudah menyampaikan PKB menjadi bagian dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto,” kata Huda di arena Muktamar, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu.
Di dalam Forum Muktamar ini, kata dia, salah satunya adalah akan melembagakan sikap politik final terkait dengan posisi PKB terhadap pemerintahan baru pasca Joko Widodo nanti, akan masuk di dalam salah satu butir rekomendasi politik Muktamar dua hari ini.
Adapun, muktamar menjadi salah satu forum tertinggi PKB. Acara tersebut diikuti ribuan peserta perwakilan dari seluruh Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan badan otonom PKB di seluruh Indonesia.
