Senin, 25 Maret 2024 – 15:25 WIB Jakarta – Wacana hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024 masih belum jelas.
Tag: pks
Jika Jumlahnya Memadai, Kami Terus Maju
Kamis, 21 Maret 2024 – 11:32 WIB Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan pihaknya akan
PKS Meminta Pembatasan Posisi Anggota TNI dan Polri Menjadi Pejabat Sipil
Senin, 18 Maret 2024 – 13:26 WIB Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah membatasi anggota TNI-Polri
Anies Tetap Konsisten terhadap Prinsip Oposisi Pemerintah, Parpol Koalisi Perubahan Bicara Seperti Ini Menurut Tiga Sekjen
Sabtu, 16 Maret 2024 – 10:01 WIB Jakarta – Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan mengatakan, dia tidak akan melanggar prinsip
Anies Berambisi Menjadi Panglima Diplomasi Jika Terpilih Sebagai Presiden
Senin, 8 Januari 2024 – 21:23 WIB Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa calon presiden (capres) Anies
PDIP Meminta Pembentukan Komite Independen untuk Melakukan Audit terhadap Lembaga Survei
Selasa, 2 Januari 2024 – 19:38 WIB Jakarta – PDI Perjuangan menyoroti lembaga survei, yang dianggap ikut serta dalam menarasikan Pilpres 2024
PKS Curiga Kualitas Komponen dari Cina Setelah Ledakan Smelter Morowali Menewaskan Belasan Pekerja
Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI, mendorong untuk melakukan audit smelter secara profesional, objektif, dan menyeluruh. Ia menyoroti aspek keamanan dan keselamatan
AHY-Dan Anies Bersatu dengan Cak Imin dalam Hubungan Mesra
Jakarta – Tahun 2023 penuh dengan berbagai bentuk persiapan menuju Pemilu 2024. Proses dari penjajakan hingga deklarasi calon presiden atau capres, deklarasi
Anies Tepati Janji Untuk Tidak Maju Sebagai Calon Presiden 2019 Meskipun Digiur oleh Prabowo
Rabu, 20 Desember 2023 – 00:02 WIB Jakarta – Pengakuan heboh disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon soal perjanjian di Pilkada
Presiden Memilih Gubernur Jakarta dalam RUU DKJ, PKS: Potensi Terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Jakarta – Draf Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) terus menjadi perhatian karena beberapa aturan yang dinilai kontroversial. Salah satunya adalah