Senin, 25 Desember 2023 – 06:09 WIB Jakarta – Calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungkap alasan
Tag: ikn
PKB Meminta Cak Imin Memotong Tumpeng di IKN Agar Supaya Jin-jin Hilang
Minggu, 24 Desember 2023 – 18:04 WIB Jakarta – Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming sempat menyindir cawapres nomor urut 1, sekaligus
Gibran Pastikan Akan Melanjutkan dan Meningkatkan Program Jokowi
Sabtu, 23 Desember 2023 – 22:16 WIB Manado – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjelaskan, dirinya dan
Hanya 20 Persen APBN Digunakan untuk Bangun IKN, Sisanya Dibiayai Swasta
Minggu, 23 Desember 2023 – 05:05 WIB Jakarta – Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan panelis pada
Apakah Pembangunan IKN Merupakan Sebuah Keinginan atau Kebutuhan? Anies Mendorong Publik untuk Merenungkan Hal Ini
Kamis, 21 Desember 2023 – 12:32 WIB Jakarta – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku mendapatkan pertanyaan soal sikap politiknya
IKN Dapat menjadi Permulaan Perkembangan
Minggu, 17 Desember 2023 – 22:30 WIB Pontianak– Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka turut melakukan blusukan ke sejumlah
Anies menegaskan bahwa proses dialog publik untuk Produk Hukum IKN tidak lengkap
Selasa, 12 Desember 2023 – 22:16 WIB Jakarta – Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan dalam debat pertama Calon Presiden Pemilu
Pindah Ibu Kota Merupakan Keharusan Sesuai Amanat UU
Senin, 11 Desember 2023 – 08:02 WIB Jakarta – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,
Anies Baswedan Menyatakan Bahwa Anggaran Rp400 Triliun Untuk Pembangunan IKN Lebih Baik Dialokasikan Untuk Pendidikan
Kamis, 7 Desember 2023 – 07:55 WIB Bengkulu – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk
Baleg DPR Menegaskan Pentingnya Penyelesaian RUU DKJ Sebelum 15 Februari 2024
Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek) menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus selesai