Firman Wijaya: Perlindungan Hukum yang Penting bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
Akademisi dan praktisi hukum, Firman Wijaya, mengungkapkan pandangannya mengenai perlindungan hukum yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha jasa konstruksi di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Peningkatan harga BBM industri, pelemahan nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian geopolitik global telah memberikan tekanan besar pada biaya pelaksanaan proyek konstruksi.
Perlindungan Hukum yang Adaptif dan Berkeadilan
Firman menekankan bahwa advokasi terhadap pelaku usaha jasa konstruksi tidak bertujuan untuk membenarkan kenaikan harga proyek secara sepihak. Sebaliknya, pendekatan hukum yang adaptif dan berkeadilan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan proyek, mempertahankan mutu pekerjaan, melindungi rantai pasok, dan memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan lancar.
Dalam keterangannya, Firman menjelaskan bahwa lonjakan harga material konstruksi dan biaya energi serta komponen impor merupakan faktor ekonomi yang signifikan. Jika beban ini tidak dikelola dengan baik, risiko yang timbul akan dapat memengaruhi kelancaran proyek, kualitas pekerjaan, dan berpotensi menimbulkan sengketa yang merugikan masyarakat luas.
Prinsip Kepatuhan terhadap Kontrak dan Keadilan dalam Hukum
Firman menyoroti pentingnya prinsip pacta sunt servanda dan konsep hardship dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi. Dia menegaskan bahwa penyelesaian atas perubahan keadaan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional, pelaku usaha jasa konstruksi membutuhkan kontrak yang adil, seimbang, dan mampu menjaga keberlangsungan proyek serta kualitas pekerjaan. Firman mendorong agar setiap klaim penyesuaian biaya didasarkan pada data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.
