SUKABUMI — Kesabaran masyarakat Kecamatan Nagrak mulai mencapai titik tertinggi. Jalan Kabupaten Sukabumi ruas Karangtengah–Nagrak kini berubah menjadi jalur berbahaya akibat kerusakan yang tak kunjung diperbaiki. Lubang besar, aspal rusak, dan permukaan jalan bergelombang telah menjadi pemandangan sehari-hari yang menyebabkan kecelakaan.
Kerusakan Jalan dan Keluhan Masyarakat
Meskipun masyarakat terus mengeluh, Pemerintah Kabupaten Sukabumi nampak lebih menekankan alasan daripada memberikan solusi konkrit. Kepala Desa Nagrak Selatan menyatakan kekecewaannya karena tidak ada tindakan nyata dari Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sukabumi, meski laporan perbaikan sudah dilaporkan berkali-kali.
Kerusakan yang parah terletak di depan Kantor Balai Desa Nagrak Selatan. Selain mengganggu aktivitas warga, kondisi jalan tersebut juga mencerminkan kurangnya keseriusan pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur masyarakat yang sangat penting.
Permintaan Penanganan yang Tak Terealisasi
Kepala desa telah berupaya meminta penanganan kepada UPTD PU Bina Marga Cibadak. Namun, upaya politis melalui anggota DPRD Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, juga tak membuahkan hasil. Alasan terkait kenaikan harga aspal sekitar Rp500 ribu per ton karena faktor geopolitik global dianggap tidak relevan dan menyakitkan bagi masyarakat.
Warga hanya menginginkan jalan diperbaiki demi keselamatan mereka, tanpa peduli dengan alasan harga aspal yang disampaikan pemerintah. Situasi ini menjadi kritik terhadap birokrasi daerah yang dianggap terlalu banyak menggunakan alasan administratif dan teknis.
Tuntutan Masyarakat dan Solusi Jangka Panjang
Masyarakat menyoroti prioritas pembangunan Kabupaten Sukabumi dan menuntut Bupati Sukabumi, Asep Japar, untuk segera turun tangan. Kerusakan jalan bukan hanya masalah infrastruktur, namun telah menjadi simbol kegagalan negara dalam melindungi keselamatan rakyatnya.
Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah desa mengusulkan revitalisasi total ruas Karangtengah–Nagrak menggunakan konstruksi cor beton yang lebih kuat dan tahan lama. Usulan ini dianggap lebih masuk akal daripada penambalan sementara yang hanya boros anggaran tanpa hasil yang permanen.
Kini, ball ini berada di tangan Bupati Sukabumi untuk bertindak dan mengakhiri penderitaan masyarakat akibat jalan rusak. Jika pemerintah terlalu lambat merespon, maka jalan rusak akan menjadi simbol dari kegagalan pemerintah dalam melindungi warganya.
