Meningkatnya frekuensi perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa bulan terakhir telah mengundang banyak perhatian dan perdebatan di kalangan masyarakat. Setiap kunjungan bilateral, partisipasi dalam forum global, dan pertemuan dengan pemimpin negara lain menjadi sorotan utama media dan netizen.
Namun, tidak semua respon datang dalam bentuk dukungan. Di berbagai platform digital, masyarakat mempertanyakan manfaat langsung dari mobilitas sang Presiden di dunia internasional. Komentar seperti “Terus apa hasilnya buat rakyat?” atau “Kenapa terus-terusan bepergian ke luar negeri?” sering bermunculan.
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul karena diplomasi selalu identik dengan hasil yang tidak kasat mata. Tidak seperti pembangunan fisik atau distribusi bantuan, capaian diplomatik seringkali memerlukan waktu hingga terasa nyata bagi publik.
Akan tetapi, konteks global saat ini justru menuntut Indonesia untuk memainkan peran yang lebih aktif melalui diplomasi demi menjaga kepentingan nasional di tengah tantangan dunia. Berada di tengah eskalasi konflik besar dunia dan persaingan superpower, keterlibatan aktif dalam forum-forum penting menjadi upaya menegaskan posisi Indonesia.
Sejak memimpin, dalam waktu sekitar satu setengah tahun, Presiden Prabowo tercatat mengejutkan banyak pihak dengan jadwal kunjungan yang cukup padat. Tidak sekadar simbolik, intensitas ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengamankan kepentingan nasional di kancah internasional.
Topik ini pun menjadi salah satu bahasan dalam IR Youth Talks yang digelar Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia belum lama ini. Diskusi tersebut menyoroti kesenjangan persepsi antara elit kebijakan dengan pemahaman masyarakat umum.
Anggy Pasaribu, praktisi media dan moderator forum, melihat keterbatasan komunikasi sebagai kendala utama. Menurutnya, aktivitas Indonesia di luar negeri memang meningkat, namun publik kerap tidak mengerti konteks dibalik setiap langkah diplomasi yang diambil pemerintah.
“Situasi dunia sedang tidak stabil. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok makin tegang, perang Ukraina-Rusia belum usai, dan gejolak Timur Tengah terus berdampak pada perekonomian global,” ujar Anggy di sela diskusi.
Imbasnya bisa dirasakan di berbagai aspek, mulai dari naiknya harga energi, tantangan rantai pasok, hingga ancaman pada peluang kerja di Indonesia. Artinya, apa yang terjadi di luar negeri sangat terkait dengan keseharian rakyat Tanah Air.
Dalam menyikapi dinamika tersebut, Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia. Menurutnya, fragmentasi geopolitik semakin kompleks dan menuntut negara kita memperkuat jaringan dengan banyak mitra, bukan terpaku pada satu blok saja.
“Prinsip bebas aktif tetap jadi fondasi, tapi pengaplikasiannya kini jauh lebih lentur dan adaptif,” kata Brigjen Nugroho. Dalam ilmu hubungan internasional, model seperti ini dikenal sebagai hedging—yakni menjaga hubungan baik dengan kekuatan global tanpa berkomitmen pada satu kelompok tertentu.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, menambahkan bahwa strategi tersebut kini berkembang dengan pendekatan resilience-based hedging. Tidak hanya menjaga fleksibilitas di luar negeri, tetapi juga membangun ketahanan dalam negeri agar Indonesia tidak mudah goyah bila terjadi krisis global.
Partisipasi Indonesia di forum-forum besar, seperti G20, ASEAN, maupun BRICS, lebih dari sekadar ritual diplomasi atau ajang foto bersama. Pemerintah ingin memastikan ruang bagi manuver kepentingan nasional tetap terbuka di tengah persaingan antarkekuatan dunia.
Sayangnya, narasi strategis ini jarang sampai ke masyarakat umum. Yang tampil di media biasanya hanya sebatas potret pertemuan atau agenda resmi. Cerita mengenai urgensi dan skenario jangka panjangnya, sering luput dari pemberitaan.
Anggy menilai, tantangannya terletak pada keterbatasan kanal komunikasi yang selama ini cenderung elitis. Bahasa kebijakan luar negeri yang cenderung teknokratik terasa asing bagi kebiasaan berpikir masyarakat kebanyakan.
Padahal, dengan era informasi yang serba cepat, narasi yang sederhana dan membumi sangat menentukan persepsi publik. Tanpa penjelasan yang mudah dimengerti, opini viral yang cenderung emosional akan lebih mudah dipercaya ketimbang argumentasi rasional pemerintah.
Idealnya, komunikasi kebijakan di ranah diplomasi tidak sekadar menjadi pelengkap, melainkan komponen penting agar publik dapat mengetahui dan menerima setiap langkah pemerintah. Indonesia perlu figur juru bicara yang mampu menerjemahkan seluk-beluk diplomasi ke dalam bahasa yang mudah diserap masyarakat. Penjelasan tentang dampak diplomasi terhadap kesejahteraan, keamanan, hingga peluang ekonomi sehari-hari harus disampaikan dengan konsisten dan humanis.
Tidak hanya di media massa, tetapi juga di media sosial, negara harus mampu menghadirkan narasi yang informatif, bukan sekadar ramai atau defensif apalagi provokatif. Ketika narasi dikuasai buzzer tanpa fondasi substansi, polarisasi bisa makin melebar.
Akhirnya, tantangan utama diplomasi Indonesia saat ini bukan hanya memastikan pengakuan internasional, tetapi juga membangun kepercayaan dan pemahaman masyarakatnya sendiri. Jika dijalankan secara inklusif dan komunikatif, diplomasi tidak sekadar menggalang pengaruh di luar negeri, tetapi juga menguatkan fondasi negara di dalam negeri.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
