Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus mendorong peran perempuan Papua agar lebih aktif dalam pembangunan daerah, terutama di bidang politik dan ekonomi. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Thamal, menyatakan pentingnya keterwakilan perempuan dalam sektor politik yang hingga kini belum mencapai kuota 30 persen. Melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus), perempuan Papua memiliki peluang besar untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, sehingga diharapkan pada Pemilu 2029 nanti, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif bisa meningkat.
Forum Advokasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik dan Ekonomi Tahun 2026 di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong menjadi platform untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Dengan materi yang dibagi menjadi kelas ekonomi dan politik, peserta diberikan pemahaman tentang penguatan ekonomi perempuan, akses permodalan, strategi pengembangan UMKM, serta peningkatan partisipasi dalam pengambilan kebijakan dan isu-isu strategis.
Meskipun terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan akses hukum, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan kapasitas ekonomi yang terbatas, forum ini diharapkan dapat memberikan solusi konkret. Dengan output berupa penyusunan indeks pembangunan gender, pembentukan Kaukus Perempuan Politik Papua Barat Daya, serta rencana aksi daerah untuk pemberdayaan perempuan, pemerintah berharap dapat memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam mendorong inklusivitas pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan narasumber dari akademisi dan pemerintah, seperti Johana Kamesrar dan Sellvyana Sangkek, untuk memberikan wawasan yang lebih luas dalam hal ini.
