Pemerintah terus memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial melalui pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi rujukan tunggal data sosial ekonomi nasional atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam upaya untuk mengakhiri perbedaan data antar-kementerian dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Kegiatan sosialisasi DTSEN di Karawang, Jawa Barat, dihadiri langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.
Yandri menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan Kementerian Sosial (Kemensos) serta partisipasi penuh pemerintah desa dalam memastikan keberhasilan DTSEN. Dengan melibatkan kepala desa dan pendamping desa sebagai garda terdepan, validitas data dapat ditingkatkan sehingga kesalahan inklusi dan eksklusi dapat diminimalisir.
Data yang akurat dari DTSEN tidak hanya penting untuk penyaluran bantuan sosial tetapi juga menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan desa. Melalui DTSEN diharapkan dapat menjadi landasan perencanaan untuk program pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
Dalam upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial, pemerintah terus memastikan tidak ada tumpang tindih data atau penyalahgunaan yang merugikan masyarakat miskin. Integrasi DTSEN sebagai rujukan nasional dan sinergi lintas sektor hingga tingkat desa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan mempercepat kesejahteraan masyarakat desa di seluruh Indonesia.
