DPR RI telah mengumumkan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI sebagai tanggapan atas aspirasi masyarakat. Salah satu hasil keputusan rapat yang diambil adalah pemangkasan tunjangan dan fasilitas bagi anggota DPR RI, termasuk tunjangan listrik dan biaya transportasi. Hal ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam sebuah konferensi pers di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. DPR RI juga menyepakati untuk menghentikan pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI dan melakukan moratorium kunjungan ke luar negeri kecuali untuk menghadiri undangan kenegaraan. Tindakan ini diambil setelah sejumlah aktivis dan influencer menyerahkan tuntutan ’17+8′ kepada DPR RI dengan harapan agar parlemen dapat memenuhi tuntutan masyarakat secara konkret. Selain itu, juga ditekankan pentingnya perlu diperkuatnya beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, yang mendorong pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi.
DPR Pangkas Tunjangan Listrik dan Transportasi Anggota: Analisis Terbaru
