Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengungkapkan rasa sedihnya melihat situasi KPK saat ini. Dalam kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Megawati menyoroti kasus Hasto Kristiyanto yang baru saja dibebaskan dari rutan KPK. Megawati menilai kondisi KPK saat ini membuatnya merasa sedih sebagai pencetus lembaga pemberantasan korupsi tersebut. Ia mempertanyakan tindakan yang diambil oleh KPK dalam menangani suatu perkara, dan menyatakan keanehan atas campur tangan Presiden dalam urusan yang seharusnya dapat ditangani oleh KPK tanpa harus melibatkan kepala negara. Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan abolisi untuk eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut, termasuk pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Keputusan ini didasari atas surat Presiden yang meminta pertimbangan DPR sehubungan dengan amnesti sejumlah mantan narapidana, termasuk Hasto Kristiyanto.
Pada rapat konsultasi tersebut, DPR menyetujui usulan Prabowo untuk memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan memberikan persetujuan pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan tentang keberadaan KPK dan peran serta Presiden dalam kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh lembaga tersebut. Pernyataan Megawati menyoroti ketidakberesan yang terjadi dalam penanganan kasus korupsi dan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum di Indonesia.
