Pada tanggal 13 Juli 2025, program “Sekolah Rakyat” yang merupakan inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan, secara resmi dimulai dalam tahun akademik 2025/2026, dimulai dengan periode orientasi siswa pada hari Senin, 14 Juli. Program ini merupakan komponen kunci dari visi yang lebih luas Indonesia untuk mempersiapkan basis modal manusia yang tangguh untuk agenda Indonesia Emas 2045.
“Sekolah Rakyat adalah implementasi langsung dari prioritas Asta Cita keempat Presiden. Presiden Prabowo percaya bahwa pendidikan adalah alat paling ampuh untuk memutus mata rantai kemiskinan. Kemiskinan tidak boleh menjadi warisan,” kata Adita Irawati, Staf Pakar Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPCO), pada hari Minggu (13 Juli).
Sekolah Rakyat adalah inisiatif sekolah berasrama yang sepenuhnya didanai, yang dirancang khusus untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan ekstrim miskin. Menurut Adita, banyak keluarga di kelompok pendapatan terendah – seperti yang tercatat dalam Data Sosial Ekonomi Nasional Tunggal (DTSEN) Indonesia oleh Badan Pusat Statistik (BPS) – masih kekurangan akses ke pendidikan berkualitas karena kendala keuangan.
“Sementara sekolah umum sebenarnya gratis, biaya tersembunyi seperti transportasi, makanan, seragam, dan perlengkapan sekolah tetap menjadi beban. Bagi keluarga yang kesulitan mencukupi kebutuhan pokok, biaya-biaya ini tidak terjangkau,” jelasnya.
Kemiskinan membatasi akses ke layanan publik penting seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan infrastruktur yang layak. Pada September 2024, data BPS menunjukkan bahwa 24,06 juta orang – 8,57% dari populasi – hidup di bawah garis kemiskinan, termasuk 3,17 juta yang dikategorikan sebagai hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Kenyataan ini merupakan tantangan besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia tahun 2045. Kemiskinan sangat menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses ke pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, dan gizi yang memadai. Kendala-kendala ini mengakibatkan tingkat literasi dan keterampilan yang lebih rendah, mengurangi peluang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan prospek ekonomi mereka.
Kesulitan ekonomi tetap menjadi hambatan signifikan untuk akses yang adil ke pendidikan. Menurut data BPS tahun 2024, tingkat pendaftaran kotor (GER) untuk pendidikan menengah atas di kalangan rumah tangga dengan pendapatan terendah (kwintil 1) hanya 74,45%, dibandingkan dengan 97,37% di kwintil tertinggi (kwintil 5).
Anak-anak usia 16-18 tahun memiliki tingkat ketidak-pendaftaran sekolah tertinggi sebesar 19,2%. Sekitar 730.703 lulusan sekolah menengah pertama tidak melanjutkan ke sekolah menengah atas, dengan 76% keluarga menyebutkan kesulitan ekonomi sebagai alasan utama. Sejumlah 8,7% anak terpaksa bekerja atau menghadapi tekanan keluarga yang menghambat pendidikan mereka.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2022) lebih lanjut mengungkapkan tingkat putus sekolah sebesar 1,12% di tingkat sekolah menengah pertama dan 1,19% di tingkat sekolah menengah atas.
Sebagai respons terhadap hal ini, Presiden Prabowo telah meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memastikan anak-anak dari latar belakang rentan dapat mengakses pendidikan yang sama dan berkualitas tanpa beban biaya hidup.
“Dengan Sekolah Rakyat, semua kebutuhan siswa – pendidikan, akomodasi, makanan, dan perlengkapan – akan sepenuhnya ditanggung oleh negara,” tegas Adita.
Lebih dari sekadar memastikan akses, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan keterampilan hidup berdasarkan bakat dan potensi masing-masing siswa, memberdayakan mereka untuk masuk ke pasar kerja atau memulai bisnis mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk memungkinkan siswa-siswa ini untuk tidak hanya membantu diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka.
“Presiden Prabowo Subianto telah menekankan kepada para menterinya bahwa Sekolah Rakyat harus dilaksanakan dengan presisi, integritas, dan dampak yang nyata. Siswa-siswa ini diharapkan dapat menjadi pemimpin muda yang mampu berkontribusi pada pencapaian Visi Emas Indonesia 2045,” tutup Adita.
