Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya tidak adanya diskriminasi dalam kuota impor untuk komoditas atau bahan baku. Beliau menekankan bahwa kuota impor tersebut tidak boleh hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Dalam forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan kuota impor harus diberlakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan.
Sebagai respons terhadap kekhawatiran yang diungkapkan oleh anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait neraca perdagangan negara setelah tarif timbal balik Amerika Serikat, Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghilangkan mekanisme kuota impor yang menghambat perdagangan. Shinta Kamdani, Ketua Apindo, juga menekankan pentingnya keseimbangan ulang hubungan perdagangan dengan AS dalam situasi tersebut.
Apindo telah berkomunikasi dengan mitra di Amerika Serikat untuk memahami situasi yang ada. Mereka membahas kemungkinan impor komoditas seperti kapas dan jagung. Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar impor langsung diberikan kepada industri tanpa melibatkan pihak ketiga untuk memastikan penyebaran kuota impor yang adil dan efisien.
Prabowo dan Apindo berharap bahwa dengan langkah-langkah yang diambil, impor komoditas yang masuk ke Indonesia dapat menguntungkan industri dalam negeri serta tidak hanya menguntungkan sejumlah perusahaan besar. Situasi ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kestabilan perdagangan dan meminimalisir dampak dari kebijakan proteksionisme yang diberlakukan oleh negara lain.
