DPR dan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang TNI yang baru dalam rapat paripurna, menyusul revisi UU TNI yang menuai penolakan terutama dari kalangan mahasiswa. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan kesiapannya untuk memberikan penjelasan terkait hasil revisi UU TNI kepada masyarakat, terutama mahasiswa yang belum sepenuhnya memahami perubahan tersebut. Puan mengajak untuk dialog dan menghilangkan prasangka yang tidak beralasan, serta memastikan bahwa hasil revisi tersebut akan membawa dampak positif bagi pembangunan bangsa. Politikus PDIP ini juga menegaskan bahwa kekhawatiran masyarakat terkait UU TNI tidak akan terjadi, dan perubahan tersebut bertujuan untuk menguatkan pertahanan negara sesuai dengan prinsip demokrasi Indonesia. Menurut Puan, proses pembahasan UU TNI melibatkan partisipasi publik dan masukan dari semua elemen masyarakat. Salah satu poin utama dalam perubahan UU TNI adalah mengenai tambahan tugas operasi militer selain perang, kementerian atau lembaga yang bisa diisi perwira TNI aktif, serta usia pensiun TNI. Puan juga menegaskan bahwa TNI tetap dilarang terlibat dalam politik dan bisnis.
Dialog DPR dengan Mahasiswa tentang Revisi UU TNI: Penjelasan dan Diskusi
